Penyerahan BKP pada Pembiayaan Syariah (Pasal 1A)

Dalam UU No.42 Tahun 2009, terdapat penegasan mengenai lingkup definisi penyerahan BKP pada pembiayaan syariah. Seperti diketahui, skema penyerahan barang pada pembiayaan syariah adalah sebagai berikut:

  1. Bank syariah dan nasabah melakukan perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
  2. Bank syariah melakukan perjanjian jual beli kepada penjual barang lalu membayar sejumlah uang untuk memperoleh barang yang diinginkan oleh nasabah.
  3. Penjual menjual barang kepada bank syariah, dan bank syariah menjual barang kepada nasabah. Ini merupakan alur perpindahan hak atas barang, bukan alur perpindahan barang itu sendiri. Sebab, pada praktiknya, barang tersebut langsung diberikan oleh penjual kepada nasabah.
  4. Nasabah mencicil pembayaran kepada bank syariah sesuai kesepakatan pada perjanjian pembiayaan.

Dari skema di atas tampak bahwa terjadi dua kali penyerahan hak atas barang. Pertama, dari penjual kepada bank syariah. Kedua, dari bank syariah kepada nasabah. Meskipun demikian, UU PPN 1984 memandang kedua penyerahan barang tersebut sebagai satu kesatuan penyerahan barang, yakni dari penjual kepada nasabah.

Asumsikan, barang yang dibeli oleh nasabah adalah Barang Kena Pajak. Mengingat Pasal 4 ayat (1) huruf a mengatur bahwa PPN dikenakan, antara lain, atas penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha, maka yang dikenakan PPN adalah atas kegiatan penyerahan BKP oleh penjual kepada nasabah.

Untung Sukardji: “Pasal 1A ayat (1) huruf h merupakan ketentuan baru yang sebenarnya merupakan penegasan bahwa apabila terjadi penyerahan BKP dalam rangka perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, maka yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP menurut undang-undang adalah penyerahan BKP yang dianggap secara langsung dilakukan oleh PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP dimaksud.”

Dengan demikian, penjual tidak memungut PPN kepada bank syariah atas perpindahan hak terkait perjanjian jual-beli mereka, dan bank syariah tidak memungut PPN kepada nasabah atas perpindahan hak serupa. UU PPN 1984 menghendaki penjual (PKP) memungut PPN kepada nasabah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s