Barang Yang Masih Tersisa pada Saat Pembubaran Perusahaan (Pasal 1A)

Barang Kena Pajak atau aktiva yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan (dengan syarat tertentu) termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak menurut Pasal 1A ayat (1) huruf e.

Sebelum berlakunya UU No.42 Tahun 2009, bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:
Yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah Persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran, sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan.

Sesudah UU No.42 Tahun 2009 berlaku, bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:
Yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan.

Baca juga Pasal 1A ayat (2) huruf e:
Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

Untung Sukardji: “Perubahan formula ini (Pasal 1A ayat (1)-pen) tidak mengubah makna yang terkandung di dalamnya karena formula yang baru tersebut didampingi dengan formula Pasal 1A ayat (2) huruf e.”

Dengan demikian, tidak ada perubahan norma pada aturan mengenai lingkup definisi penyerahan BKP dalam kaitannya dengan barang yang masih tersisa sewaktu pembubaran perusahaan.

Update: catatan tambahan

Sebelum UU No.42 Tahun 2009 berlaku, BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran masuk dalam pengertian penyerahan BKP sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan. Atau dengan kata lain, sepanjang tidak tergolong barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf a s.d. huruf terakhir.

Bagaimana setelah UU No.42 Tahun 2009 berlaku? Pasal 1A ayat (2) huruf e dalam UU No.42 Tahun 2009 hanya mengecualikan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan c dari definisi penyerahan BKP, terkait dengan barang yang masih tersisa pada saat pembubaran. Jadi, menurut saya, lingkup definisi penyerahan BKP terkait barang yang masih tersisa pada saat pembubaran menjadi lebih luas sejak berlakunya UU No.42 Tahun 2009.

Misalnya begini:
Pada saat pembubaran perusahaan manufaktur, masih tersisa komputer (dibeli sebelum perusahaan menjadi PKP), bus (untuk antar-jemput sekolah bagi anak karyawan), dan sedan (kendaraan dinas direktur).

– Komputer yang dibeli sebelum perusahaan menjadi PKP tergolong barang sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (8) huruf a.
– Bus untuk antar jemput tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha sehingga tergolong barang sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (8) huruf b.
– Sedan, sepanjang bukan merupakan barang dagangan atau sewaan, tergolong barang sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (8) huruf c.

Jika pembubaran perusahaan terjadi sebelum 1 April 2010, baik komputer, bus, maupun sedan yang masih tersisa tidak masuk dalam definisi penyerahan BKP karena ketiganya tidak dapat dikreditkan. Namun, jika pembubaran perusahaan terjadi sesudah 1 April 2010, komputer yang masih tersisa termasuk dalam definisi penyerahan BKP karena, meskipun tidak dapat dikreditkan, tidak tergolong barang … yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s